//
you're reading...
kabar tuban

Gubernur Diminta Tak Setujui RAPBD Tuban Rp. 980 Milyar

Kendati hampir sebagian besar anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban adalah wajah-wajah baru, atau terdapat sekitar 8 (delapan) anggota lama dari 50 (limapuluh) anggota DPRD Tuban periode 2009-2014, ternyat untuk menetapkan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2010 hanya dibutuhkan 2 (dua) minggu saja.

Pembahasan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Tuban yang dinyatakan rampung dan langsung disahkan dalam rapat Paripurna yang diselenggarakan di gedung DPRD Tuban kemarin (12/3.red), Akhirnya munai banyak protes dan keprihatinan dari berbagai kalangan.

Tanpa menafikan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) para wakil rakyat yang menghuni Gedung Patung (Kantor DPRD.red) dari hasil pemilu legeslatif 2009 dan bukan karena berulang kali mendapat tegoran dari gubernur jatim, karena hanya Kabupaten Situbondo dan Tuban di Jatim yang memasuki tahun 2010 belum menetapkan RAPBD. Penetapan APBD 2010 Kabupaten Tuban membuat mata terbelak dan cengan ketika mengakaji lebih dalam akan belanja ekskutif dan legeslatif dari uang rakyat tersebut.

Seperti yang di ungkapkan oleh tiga fraksi yang tidak ikut dalam paripurna kemarin, diantaranya Fraksi Kebangkkitan Bangsa (FKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Gerindra yang merupakan gabungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Ketiga fraksi ini menilai, bahwa penetapan RAPBD 2010 menjadi APBD dalam rapar paripurna kemarin adalah bentuk dari ‘akal-akalan’ para wakil rakyat yang tidak pro dengan rakyat, selain menunjukan arogansi eksekutif, dimana pimpinan eksekutif di Kabupaten Tuban juga menjabat sebagai Ketua Parpol terbesar di kabupaten Tuban, selain juga ketua DPRD berasal dari mereka (Partai Golkar.red).

“Ini Jelas hanya akal-akalan saja, banyak sekali anggaran yang tidak masuk akal tapi tetap dipaksakan. Karena itu, kami menolak penetapan APBD 2010 ini” Kata Ketua FPDIP Karjo.

Ketua FPDIP yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP ini menilai banyak angaran yang masuk di akal, akan tetepi tetep saja dipaksakan untuk di sahkan “Legislatif seperti tak berguna sama sekali. Anggaran Rp 980 miliar yang diajukan oleh eksekutif semua diloloskan begitu saja. Padahal, dalam pembahasan sudah ketahuan bahwa semua itu tidak masuk akal” Terang Karjo.

Lebih lanjut ia menuding, telah terjadi permainan dalam penetapan APBD ini untuk kepentingan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Tuban yang bakal diselenggarakan pada awal 2011 mendatang.

“Kita menduka kuat, semua ini diloloskan untuk kepentingan Pilkada 2011. Aturanya kan butuh waktu 3 bulan untuk membahas APBD, tapi di Tuban hanya 12 hari,” Tuding Karjo.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PKB Drs. Imron Khodori juha mengungkapkan, terdapat beberapa item sangatlah janggal dalam APBD 2010 yang disahkan itu antara lain dana penggantian kios Terminal Wisata Tuban (TWT) senilai Rp 5,729 miliar. “Ini mestinya tanggung jawab investor, bukan APBD” Protes politisi dari FKB yang juga mantan Kontraktor ini.

Begitu juga dengan biaya pembangunan Mushola di lingkungan Pemkab Tuban senilai Rp 1 miliar. “Alasanya di sana mushola sudah tidak cukup. Padahal, lokasi itu sangat dekat dengan Masjid Agung Tuban (MAT) atau sekitar 200 Meter dari kantor Pemkab. Jadi jelas ini hanya akal-akalan dan pemborosan saja,” lanjutnya.

Hal lain yang dipersoalkan adalah target PAD (Pendapatan ASlli Daerah) untuk 2010 yang hanya Rp 84,1 miliar. Padahal, 2009 saja PAD Tuban senilai RP 102 miliar. Atau mengalami banyak penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja Pemkab juga semakin amburadul.

“Selain itu, dana sosial untuk 2010 senilai Rp 17 miliar dan dana tak terduga sebesar Rp 27 miliar yang dianggarkan juga sangat tidak masuk karena tidak disebutkan maksud pemanfaatanya,” sela Drs. Sa’dun Naim, yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Tuban dari PKB.

Dan menurutnya, secara global pada 2010 kabupaten Tuban mengalami Devisit anggaran. Dimana, biaya belanja secara total senilai Rp 980 miliar sedangkan uang pendapatan hanya Rp 824 miliar. Atau devisit sebanyak Rp 170 miliar. “Karena itu, kami menolak pengesahan APBD ini. Dan kita akan berkoordinasi dengan gubernur dan biro hukum Pemprov Jatim agar tidak menyetujui pengesahan APBD yang sangat dipaksanakan dan tidak pro rakyat tersebut,” terang Sa’dun Naim.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Kristiawan, SP,MM menyatakan bahwa semua proses penetapan RAPBD menjadi APBD sudah sesui dengan mekanisme yang ada.

“Semua sudah sesuai mekanisme yang ada setelah melalui proses yang dilakukan oleh tim Panggar (panitia anggaran) dari eksekutif dan Banggar (bandan anggaran) legislative,” tegas Ketua DPRD Tuban yang juga Kadar Muda dari Partai Golongkan Karya Kabupaten Tuban. (kh)

(beritakota.net)

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: